PATI – Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pihak legislatif dan eksekutif dalam mengawal pembangunan daerah.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pati, Suyono, menegaskan bahwa diterimanya LPj APBD 2025 oleh fraksinya hendaknya dimaknai sebagai dorongan konstruktif agar pemerintah daerah terus melakukan pembenahan internal secara berkelanjutan.
“Proses evaluasi yang telah dilalui bersama antara Badan Anggaran dan OPD terkait harus menjadi cermin bagi Pemkab Pati. Kelemahan pelaksanaan anggaran tahun 2025 tidak boleh terulang pada tahun-tahun mendatang,” kata Suyono.
Ia menjelaskan, pandangan akhir yang disampaikan fraksi merupakan sintesis dari aspirasi masyarakat dan hasil kajian mendalam terhadap realisasi belanja serta pendapatan daerah selama tahun anggaran 2025.
Menurutnya, keharmonisan kerja sama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pati hanya akan memberikan dampak optimal jika setiap rekomendasi bersama diakomodasi ke dalam perencanaan program kerja selanjutnya.
“Rekomendasi DPRD adalah wujud komitmen bersama untuk menyempurnakan arah pembangunan. Kami berharap eksekutif menjadikan masukan ini sebagai batu pijakan dalam merancang program yang lebih efektif,” jelasnya.
