PATI, mbjateng.com — Anggota Fraksi Demokrat DPRD Pati, Suharmanto, menilai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp35,814 miliar perlu dibarengi pembenahan sistem pendataan dan pemungutan pajak daerah.
Ia menyebut peningkatan PAD dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengukur kembali potensi penerimaan yang sebenarnya dimiliki Kabupaten Pati.
“Kalau PAD bisa bertambah Rp35,8 miliar, berarti masih ada potensi yang bisa dioptimalkan. Tetapi kita perlu memastikan sumbernya jelas dan berkelanjutan,” ujar Suharmanto.
Menurutnya, peningkatan penerimaan seharusnya tidak selalu ditempuh melalui penambahan beban atau tarif. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memperluas basis data wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan.
Suharmanto meminta organisasi perangkat daerah terkait melakukan sinkronisasi data secara berkala agar potensi pajak tidak terlewat.
“Data harus menjadi dasar. Kita harus tahu jumlah objek pajaknya, siapa wajib pajaknya, berapa potensi penerimaannya dan berapa realisasi yang masuk,” katanya.
Ia juga mendorong digitalisasi sistem pembayaran dan pengawasan penerimaan. Menurutnya, semakin transparan mekanisme pembayaran, semakin mudah pemerintah melakukan pengawasan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Selain pajak daerah, Suharmanto menilai sumber lain seperti pengelolaan aset dan kekayaan daerah juga perlu mendapat perhatian. Pemkab perlu memastikan seluruh aset produktif dapat dikelola secara optimal sesuai ketentuan.
“Jangan hanya mengejar sektor yang mudah dipungut. Potensi dari aset dan sumber pendapatan lain juga harus dihitung,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa APBD merupakan instrumen pengelolaan keuangan daerah yang harus dijalankan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Prinsip tersebut juga menjadi dasar dalam regulasi perubahan penjabaran APBD Pati 2026.
Suharmanto berharap tambahan PAD nantinya mampu memperkuat pembiayaan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Pendapatan bertambah harus diikuti dengan kualitas belanja yang semakin baik. Itu yang harus dikawal bersama,” pungkasnya.
(ADV)
