Rencana besar pemerintah daerah untuk mendigitalisasi sektor pendapatan daerah mendapat catatan kritis yang konstruktif dari kalangan legislatif. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Partai Demokrat, Mukit, mengingatkan bahwa modernisasi pelayanan yang canggih harus dibarengi dengan kesiapan sistem infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengoperasikannya.
Mukit mengamati bahwa banyak proyek digitalisasi di berbagai daerah mengalami kegagalan atau tidak berjalan maksimal karena mengabaikan faktor kesiapan mental petugas dan keandalan server komputer. Oleh sebab itu, sebelum sistem baru ini diluncurkan secara massal, Pemkab Pati berkewajiban melakukan pelatihan intensif kepada para aparatur sipil negara agar tidak gagap teknologi.
“Jangan hanya mengubah sistem menjadi digital, tetapi kualitas pelayanannya juga harus benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas legislator Demokrat tersebut mengingatkan esensi dari sebuah perubahan sistem kerja.
Ia menambahkan bahwa sistem digital harus dibuat ramah pengguna (user-friendly) agar tidak membingungkan warga yang kurang terbiasa dengan teknologi internet. Dengan persiapan SDM dan sistem pendukung yang matang, Mukit yakin transisi menuju pemerintahan digital (e-government) di Pati akan berjalan mulus tanpa hambatan teknis.
(ADV)
