PATI, mbjateng.com – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengingatkan pentingnya menjaga etika dan integritas bagi aparatur sipil negara (ASN), khususnya pejabat yang menduduki posisi strategis di lingkungan pemerintahan. Ia meminta para pejabat tidak menunjukkan gaya hidup berlebihan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tantangan.
Penegasan itu disampaikan Chandra saat melantik 79 pejabat administrator dan pengawas di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (22/10/2026). Ia berharap para pejabat yang mendapat amanah baru mampu menjadi teladan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Menurut Chandra, perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus diikuti dengan sikap terbuka dan tanggung jawab dalam menjalankan kewenangan. Setiap pejabat dituntut mengutamakan kepentingan masyarakat serta menjaga perilaku, baik ketika menjalankan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari.
“Sekarang ini harus berubah, selalu saya bicarakan. Semua serba transparan. Tetap jaga integritas sebagai ASN. Kami harapkan jangan ada flexing pejabat, mengingat kondisi ekonomi masyarakat belum baik,” tegasnya.
Chandra menjelaskan, pelantikan tersebut merupakan bagian dari penataan organisasi pemerintahan untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong. Selain memastikan keberlangsungan tugas di masing-masing perangkat daerah, langkah tersebut juga dimaksudkan sebagai penyegaran agar kinerja birokrasi semakin optimal.
Ia menyebut, agenda pelantikan telah direncanakan sebelumnya dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kelancaran pelayanan publik.
“Banyak kekosongan, ini memang sudah dijadwalkan. Banyak yang kosong dan juga bagian dari penyegaran,” jelasnya.
Di samping penataan jabatan, Pemkab Pati terus memperkuat upaya membangun pemerintahan yang berintegritas. Koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan sebagai bagian dari pendampingan bagi aparatur pemerintahan guna mendorong kepatuhan terhadap aturan dan mencegah praktik korupsi.
Chandra mengatakan, upaya tersebut mencakup berbagai unsur pemerintahan, mulai dari kepala desa dan camat hingga pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan demikian, komitmen terhadap pemerintahan yang bersih diharapkan dapat diterapkan secara menyeluruh.
“Pemkab selalu mengundang KPK ke Pati untuk pendampingan. Semua untuk kepentingan masyarakat Pati, semua unsur, kepala desa, camat, kepala OPD. Intinya kami ingin meningkatkan integritas,” ungkapnya.
Ia pun meminta para pejabat yang baru dilantik menjadikan jabatan sebagai bentuk pengabdian, bukan sekadar pencapaian karier. Menurutnya, keberhasilan birokrasi harus tercermin dari kualitas pelayanan dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kita punya tujuan sama, memberikan pengabdian kepada masyarakat Pati,” imbuh Chandra.
Sebanyak 79 pejabat yang dilantik mengisi sejumlah posisi pada jenjang administrator dan pengawas. Jabatan tersebut meliputi camat, sekretaris dinas, kepala bagian, kepala bidang, sekretaris kecamatan, kepala seksi, kepala subbagian, hingga kepala unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
Untuk posisi camat, Eko Purwantoro mendapat tugas memimpin Kecamatan Juwana, Eko Budi Santosa di Kecamatan Gabus, Taufan Wicaksono di Kecamatan Jaken, serta Ponco Arianto di Kecamatan Sukolilo.
Adapun pejabat lainnya, yakni Udi Harsilo Nugroho sebagai Camat Winong, Mimpi Arde Area sebagai Camat Pucakwangi, Wahyu Wuriyanto sebagai Camat Pati, Bambang Setyo Utomo sebagai Camat Tambakromo, Sugiharto sebagai Camat Kayen, Muhammad Roni sebagai Camat Tlogowungu, dan Bisma Susila Utama sebagai Camat Cluwak.
Pemkab Pati berharap pengisian jabatan tersebut mampu memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, mempercepat pelaksanaan program, serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Integritas, profesionalisme, dan transparansi pun diharapkan menjadi prinsip utama yang dipegang seluruh pejabat dalam menjalankan amanahnya.
