PATI – Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Keuangan Daerah menjadi sorotan utama Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pati dalam Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Suyono, menyatakan bahwa fraksinya dapat memahami dan menerima laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pihak eksekutif. Namun, efisiensi penyerapan alokasi anggaran pada periode berikutnya harus menunjukkan tren perbaikan yang signifikan.
“Menerima laporan pertanggungjawaban adalah satu hal, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara cermat adalah hal lain yang tak kalah penting. Pemkab Pati dituntut terus meningkatkan mutu tata kelola keuangannya,” ujar Suyono.
Menurutnya, efektivitas penggunaan dana APBD tecermin dari sejauh mana alokasi belanja daerah mampu menjawab persoalan mendasar warga, seperti pemenuhan fasilitas umum, kebersihan kota, dan penguatan ekonomi lokal.
Suyono juga menambahkan bahwa pencapaian indikator keuangan daerah tidak boleh berhenti pada tataran laporan administrasi semata, melainkan harus dibuktikan dengan perubahan kondisi sosial-ekonomi yang membaik di tengah masyarakat.
“Pemerintah daerah perlu menjadikan seluruh masukan DPRD sebagai rujukan utama dalam menyusun skala prioritas. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi publik dapat terwujud secara konsisten,” tambahnya.
