PATI, mbjateng.com — Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu perhatian Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Pati dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Anggota Fraksi PKB DPRD Pati, Muntamah, meminta pemerintah daerah mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dalam menyusun kebijakan terkait pendapatan daerah.
Menurutnya, peningkatan PAD perlu ditempuh dengan mengoptimalkan sumber penerimaan yang sudah tersedia, bukan semata-mata melalui kebijakan yang berpotensi menambah beban masyarakat.
“Peningkatan PAD memang penting, tetapi harus melihat kemampuan masyarakat. Jangan sampai kebijakan fiskal justru membuat masyarakat semakin berat,” ujar Muntamah.
Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Pati terlebih dahulu mengevaluasi berbagai sumber penerimaan yang selama ini belum dikelola secara maksimal. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi pendapatan yang masih tersedia dapat dioptimalkan sebelum pemerintah mengambil kebijakan mengenai tarif maupun pungutan.
“Masih banyak yang bisa diperbaiki dari sisi pendataan, pengawasan, dan kepatuhan. Itu harus diperkuat,” katanya.
Muntamah menilai pembenahan sistem pendataan menjadi salah satu langkah penting dalam menggali potensi PAD. Selain itu, pengawasan terhadap sumber-sumber penerimaan serta kepatuhan wajib pajak dan retribusi juga perlu diperkuat.
Di sisi lain, ia meminta Pemkab Pati tidak mengabaikan kondisi pelaku usaha kecil dan masyarakat yang mengandalkan pendapatan dari aktivitas ekonomi sehari-hari.
Menurutnya, kebijakan fiskal daerah perlu mempertimbangkan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat. Peningkatan penerimaan daerah diharapkan tidak berjalan dengan mengorbankan daya beli maupun kegiatan usaha warga.
“Jangan sampai mengejar angka PAD tetapi di sisi lain aktivitas ekonomi masyarakat justru terganggu,” jelasnya.
Fraksi PKB berharap arah kebijakan dalam Perubahan APBD 2026 tetap memberikan perhatian terhadap pelayanan dasar dan perlindungan masyarakat. Peningkatan kapasitas pendapatan daerah, menurutnya, perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga kondisi ekonomi masyarakat Pati.
(ADV)
