PATI, mbjateng.com — Bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati sebesar Rp35,814 miliar dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 diharapkan tidak sekadar memperkuat sisi penerimaan daerah. Peningkatan tersebut juga harus berdampak terhadap kualitas pelayanan dan pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Pati, Siti Maudluah, mengatakan kenaikan PAD semestinya memiliki hubungan langsung dengan peningkatan kualitas program pemerintah daerah.
“PAD jangan hanya berhenti sebagai angka dalam dokumen anggaran. Masyarakat harus bisa melihat manfaatnya melalui pelayanan publik dan pembangunan yang lebih baik,” ujar Siti Maudluah.
Menurutnya, kemampuan pemerintah meningkatkan pendapatan memang penting untuk memperbesar ruang fiskal dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan. Namun, upaya menggali penerimaan tetap harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
Ia secara khusus mengingatkan agar kebijakan peningkatan PAD tidak menimbulkan tekanan baru bagi pelaku usaha mikro dan kecil maupun warga yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas.
“Jangan sampai target PAD membuat pelaku usaha kecil merasa semakin berat. Pemerintah harus membangun sistem yang adil sehingga masyarakat tetap bisa berkembang,” katanya.
Siti menilai optimalisasi penerimaan dapat ditempuh melalui pembenahan administrasi dan pendataan. Pemerintah daerah perlu memastikan data wajib pajak maupun objek pajak benar-benar akurat sehingga potensi penerimaan yang belum tergarap dapat ditemukan.
Dengan cara tersebut, menurutnya, pemerintah tidak harus selalu menaikkan beban kepada masyarakat yang selama ini telah memenuhi kewajiban perpajakannya.
Selain persoalan penerimaan, Siti juga menekankan pentingnya keterbukaan mengenai pemanfaatan tambahan PAD. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai arah penggunaan anggaran setelah kapasitas pendapatan daerah meningkat.
“Kalau pendapatan naik, masyarakat juga harus tahu arahnya ke mana. Apakah untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan sosial atau kebutuhan lainnya,” jelasnya.
Ia mengatakan perhatian terhadap manfaat anggaran bagi masyarakat juga menjadi bagian dari pembahasan perubahan APBD di DPRD Pati. Raperda Perubahan APBD 2026 telah memasuki tahapan pembahasan setelah pemerintah daerah menyampaikan nota keuangan.
Fraksi Demokrat, lanjut Siti, mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat PAD selama pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan proporsional. Optimalisasi pendapatan juga harus tetap mempertimbangkan daya beli serta kondisi ekonomi masyarakat.
“Kita membutuhkan PAD yang kuat, tetapi juga membutuhkan masyarakat yang kuat. Keduanya harus berjalan beriringan,” pungkasnya.
(ADV)
