PATI, mbjateng.com – Rencana peningkatan tunjangan bagi Ketua RT dan RW di Kabupaten Pati dinilai perlu disiapkan melalui perencanaan anggaran yang cermat. Wakil Ketua II DPRD Pati, Bambang Susilo, mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah.
Menurut Bambang, pembahasan kenaikan tunjangan tidak hanya berkaitan dengan nominal yang diterima masing-masing Ketua RT dan RW. Pemerintah daerah juga harus menghitung dampaknya terhadap keseluruhan struktur APBD agar program pembangunan lainnya tetap dapat berjalan.
“Yang harus kita pastikan adalah kemampuan anggaran daerah. Jangan sampai satu program berjalan, tetapi kemudian membebani program prioritas lainnya,” ujar Bambang.
Dalam rencana yang tengah dibahas, tunjangan RT dan RW akan ditambah sebesar Rp500 ribu mulai 2027. Dengan jumlah RT dan RW di Kabupaten Pati yang mencapai sekitar 9.010 orang, penambahan tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp4,5 miliar setiap tahunnya.
Bambang mengatakan, kebutuhan anggaran tersebut masih harus dibahas lebih lanjut antara DPRD dan pemerintah daerah. Perhitungan yang matang diperlukan agar kebijakan dapat diterapkan secara realistis dan berkelanjutan.
“Angkanya sudah bisa dihitung. Tinggal bagaimana kemudian kita menyesuaikan dengan postur APBD dan skala prioritas pembangunan,” jelasnya.
Di sisi lain, Bambang menilai kontribusi RT dan RW dalam membantu pemerintah desa tidak dapat diabaikan. Mereka selama ini menjadi bagian dari pelayanan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk dalam koordinasi dan penyampaian berbagai kebutuhan warga.
Karena itu, ia berharap peningkatan tunjangan nantinya dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja RT dan RW. Kesejahteraan yang lebih baik diharapkan berjalan beriringan dengan pelayanan masyarakat yang semakin optimal.
“Harapannya kesejahteraan meningkat, pelayanan kepada masyarakat juga semakin baik,” pungkasnya.
(ADV)
