PATI, mbjateng.com – DPRD Kabupaten Pati meminta penerapan standar operasional prosedur (SOP) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak berhenti sebatas dokumen administrasi. Setiap prosedur dinilai harus benar-benar dijalankan oleh seluruh personel dalam proses penyediaan makanan.
Sekretaris Komisi D DPRD Pati, M. Dyan Aulia Burhanudin atau Burhan, mengatakan keberadaan SOP memiliki peran penting untuk menjaga proses kerja di SPPG tetap sesuai standar.
Menurutnya, setiap pekerja perlu memahami prosedur yang berlaku, mulai dari penanganan bahan pangan hingga proses makanan siap didistribusikan.
“SOP jangan hanya menjadi dokumen yang tersimpan. Prosedur itu harus diterapkan dalam aktivitas sehari-hari sehingga setiap pekerja memahami apa yang harus dilakukan maupun yang harus dihindari,” ujarnya.
Burhan juga menyoroti pengaturan alur kerja di dapur SPPG. Penataan tersebut diperlukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kontaminasi silang selama proses pengolahan makanan.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pemisahan antara bahan pangan mentah dengan makanan yang telah matang. Selain itu, penggunaan peralatan, tempat penyimpanan, serta pergerakan pekerja juga harus diatur dengan baik.
“Bahan mentah dan makanan matang harus dipisahkan. Begitu pula peralatan, tempat penyimpanan, dan jalur aktivitas pekerja perlu diatur agar tidak meningkatkan risiko kontaminasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, kepala SPPG memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh tenaga kerja memahami sekaligus menjalankan prosedur yang telah ditetapkan.
Untuk itu, pelatihan dan pengawasan internal dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pekerja yang belum memahami SOP juga harus mendapatkan pembinaan sebelum menjalankan tugas yang berkaitan dengan proses pengolahan makanan.
“Pemahaman terhadap SOP harus dibangun melalui pelatihan dan pengawasan. Kalau masih ada pekerja yang belum memahami prosedur, harus diberikan pembinaan,” tandas Burhan.
(ADV)
