PATI – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Narso, menilai maraknya penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) kepala sekolah merupakan cerminan belum optimalnya sistem penyiapan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pendidikan. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya telah memiliki kader-kader calon kepala sekolah yang siap mengisi jabatan ketika terjadi kekosongan.
Narso mengatakan, jabatan kepala sekolah merupakan posisi strategis yang tidak bisa diisi secara mendadak. Karena itu, proses kaderisasi harus dilakukan secara berkesinambungan melalui pembinaan, pelatihan, hingga seleksi yang terencana.
“Kalau setiap ada kepala sekolah pensiun atau mutasi kemudian solusinya selalu menunjuk PLT, berarti ada yang belum beres dalam sistem penyiapan SDM kita. Seharusnya sudah ada calon-calon yang siap dilantik,” ujarnya.
Menurutnya, ketergantungan terhadap PLT menunjukkan pola manajemen kepegawaian yang masih bersifat reaktif. Pemerintah dinilai belum memiliki perencanaan jangka panjang dalam mencetak pemimpin-pemimpin baru di lingkungan sekolah.
Narso juga mengkritisi belum optimalnya mekanisme penjaringan guru berprestasi untuk dipersiapkan menjadi kepala sekolah. Padahal, Kabupaten Pati memiliki banyak tenaga pendidik yang dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin apabila diberikan kesempatan dan pembinaan yang memadai.
“Kita harus membangun sistem kaderisasi yang jelas. Guru-guru yang memiliki kompetensi perlu dipetakan sejak dini, diberikan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, sehingga ketika ada kebutuhan, daerah tidak lagi kebingungan mencari pengganti,” tegasnya.
Ia pun mendorong Dinas Pendidikan dan instansi terkait segera mengevaluasi sistem rekrutmen serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. Menurut Narso, investasi dalam penyiapan SDM merupakan langkah penting untuk menciptakan tata kelola pendidikan yang profesional.
“Kalau SDM disiapkan dengan baik, regenerasi kepemimpinan akan berjalan lancar. Sekolah akan memiliki kepastian kepemimpinan, program pendidikan lebih berkesinambungan, dan pelayanan kepada masyarakat juga semakin optimal. Ini harus menjadi prioritas pemerintah daerah ke depan,” pungkasnya.
(ADV)
