PATI, mbjateng.com — Pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dinilai perlu ditata secara lebih efektif agar mampu memberikan dukungan maksimal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Pati dari Fraksi PDIP, Suwarno, menyebut Sekretariat DPRD memiliki peran penting dalam menunjang seluruh aktivitas kedewanan. Dukungan tersebut mencakup kebutuhan administrasi maupun teknis dalam proses legislasi, penganggaran, hingga pengawasan.
Menurut Suwarno, penyusunan anggaran sekretariat harus mengacu pada kebutuhan nyata DPRD. Setiap program dan kegiatan perlu dilihat kembali tingkat urgensi serta manfaatnya sehingga belanja yang tersedia benar-benar memberikan dampak terhadap kelancaran pekerjaan dewan.
“Sekretariat DPRD harus menjadi supporting system yang kuat bagi anggota dewan. Anggaran yang tersedia harus benar-benar diarahkan untuk memperlancar fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan,” kata Suwarno.
Ia menjelaskan, berbagai agenda DPRD membutuhkan kesiapan sekretariat yang memadai. Mulai dari pembahasan rancangan peraturan daerah, rapat alat kelengkapan dewan, pembahasan APBD, hingga kegiatan menyerap aspirasi masyarakat.
Karena itu, efisiensi anggaran tetap harus diterapkan tanpa mengurangi dukungan terhadap pekerjaan utama DPRD. Suwarno menekankan bahwa efisiensi seharusnya dilakukan dengan memilah kegiatan berdasarkan prioritas, bukan sekadar memangkas belanja.
“Jangan sampai efisiensi justru menghambat pekerjaan yang menjadi kewajiban DPRD. Sebaliknya, kegiatan yang kurang prioritas harus bisa dikendalikan agar anggaran lebih banyak menopang fungsi utama kedewanan,” ujarnya.
Suwarno juga mendorong adanya evaluasi terhadap penggunaan anggaran pada periode sebelumnya. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan program yang perlu dipertahankan, diperkuat, disesuaikan, maupun dikurangi dalam perubahan anggaran.
Menurutnya, perencanaan berbasis kebutuhan akan membuat dukungan Sekretariat DPRD lebih tepat sasaran. Selain menjaga efektivitas belanja, langkah tersebut juga dapat memastikan berbagai agenda kelembagaan berjalan dengan dukungan administrasi dan teknis yang memadai.
“Intinya, anggaran sekretariat harus bermuara pada kelancaran kerja DPRD. Ketika dukungan kelembagaannya optimal, fungsi dewan dalam menyusun kebijakan, membahas anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan juga bisa berjalan lebih maksimal,” tandas Suwarno.
(ADV)
