PATI, mbjateng.com — Mekanisme penyerapan telur untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati dinilai perlu dibangun secara lebih inklusif. Tidak hanya melibatkan asosiasi peternak dan pengelola SPPG, pemerintah maupun pihak terkait juga didorong membuka ruang koordinasi dengan kelompok peternak yang tersebar di berbagai kecamatan.
Anggota Komisi B DPRD Pati dari Fraksi Golkar, Nanda Yahya, mengatakan pola komunikasi yang lebih luas diperlukan karena kondisi dan kapasitas peternak unggas di setiap wilayah berbeda. Menurutnya, keterlibatan kelompok peternak di tingkat kecamatan dapat membantu menciptakan sistem pasokan yang lebih terorganisasi.
Hal tersebut menjadi perhatian dalam agenda tindak lanjut aksi damai Asosiasi Peternak Unggas Kabupaten Pati yang mempertemukan peternak dengan mitra SPPG se-Kabupaten Pati, Korcam SPPI MBG, pemerintah daerah, serta Forkopimda.
Nanda menilai keberadaan komunitas peternak di berbagai wilayah justru dapat dimanfaatkan untuk mendekatkan sumber pasokan telur dengan SPPG. Koordinasi antarwilayah juga dinilai dapat membuat kebutuhan dan kemampuan produksi lebih mudah dipetakan.
“Yang perlu dibangun sekarang bukan hanya hubungan antara asosiasi dengan penyelenggara MBG, tetapi juga komunikasi dengan kelompok peternak di wilayah masing-masing. Mereka harus saling mengetahui kebutuhan dan kapasitas produksi yang ada,” ujar Nanda.
Menurutnya, komunikasi antarkelompok penting untuk menghindari ketidakseimbangan pasokan. Dengan mengetahui kapasitas produksi dan kebutuhan masing-masing wilayah, distribusi telur dapat diatur lebih efektif sehingga tidak terjadi penumpukan di satu daerah sementara wilayah lain mengalami kekurangan pasokan.
Ia juga berharap asosiasi peternak dapat mengambil peran sebagai penghubung, bukan menjadi satu-satunya jalur komunikasi. Jejaring peternak di tingkat kecamatan dinilai perlu diperkuat agar seluruh pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk masuk dalam sistem penyerapan.
“Kalau asosiasi bisa merangkul komunitas yang ada di kecamatan-kecamatan, persoalan penyerapan akan lebih mudah dipetakan. SPPG juga bisa mengetahui peternak mana yang berada paling dekat dengan wilayah operasionalnya,” jelasnya.
Nanda menambahkan, koordinasi yang baik juga berpotensi memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian lokal. Penyerapan telur untuk kebutuhan MBG diharapkan tidak hanya menjamin ketersediaan bahan pangan, tetapi sekaligus menjadi ruang bagi peternak lokal untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya.
Karena itu, ia mendorong adanya forum komunikasi yang mempertemukan peternak, asosiasi, koperasi, SPPG, dan pihak terkait secara berkala. Forum tersebut dapat digunakan untuk membahas kebutuhan pasokan, kapasitas produksi, hingga kendala distribusi di lapangan.
“Intinya jangan berjalan sendiri-sendiri. Kalau peternak, asosiasi, koperasi dan SPPG bisa duduk bersama, kita bisa mencari pola yang paling efektif untuk Pati,” tandas Nanda.
(ADV)
