PATI – Persoalan penyerapan telur peternak lokal untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu pembahasan dalam audiensi tindak lanjut aksi damai Asosiasi Peternak Unggas Kabupaten Pati.
Ketua Komisi B DPRD Pati dari Fraksi PPP, Muslihan, mengatakan pemerintah daerah bersama DPRD berupaya mencari solusi agar persoalan yang disampaikan para peternak dapat ditindaklanjuti, termasuk mengenai harga dan mekanisme penyerapan telur.
Dalam pertemuan yang turut melibatkan Asosiasi Peternak Unggas, mitra SPPG se-Kabupaten Pati, Korcam SPPI MBG, serta Forkopimda Kabupaten Pati tersebut, Muslihan menyebut harga penyerapan telur kini telah memiliki acuan baru dari pemerintah provinsi.
Sebelumnya, harga telur yang menjadi keluhan peternak berada di kisaran Rp24 ribu per kilogram. Namun, berdasarkan surat dari pemerintah provinsi, harga penyerapan ditetapkan sebesar Rp26 ribu per kilogram.
“Yang menjadi keluhan peternak sebelumnya terkait harga telur untuk penyerapan MBG. Kalau sebelumnya kurang lebih Rp24 ribu, sekarang sudah ada surat dari provinsi yang menentukan Rp26 ribu per kilogram,” kata Muslihan.
Menurutnya, penyelesaian persoalan telur tidak cukup hanya dengan menetapkan harga. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan mekanisme penyerapan dapat dirasakan seluruh peternak yang ada di Kabupaten Pati.
Muslihan menilai kondisi peternakan unggas di Pati cukup beragam. Selain terdapat asosiasi, banyak pula kelompok maupun komunitas peternak yang tersebar di berbagai kecamatan. Bahkan, sejumlah wilayah yang berdekatan dengan SPPG telah memiliki koperasi yang menjalankan penyerapan telur.
Karena itu, ia mendorong adanya komunikasi antara asosiasi dengan kelompok-kelompok peternak di tingkat daerah agar proses penyerapan dapat berjalan lebih merata.
“Jangan sampai karena hanya satu asosiasi yang datang kemudian dianggap seluruh peternak sudah terwakili. Di bawah masih banyak komunitas peternak yang juga harus diperhatikan,” ujarnya.
Muslihan berharap seluruh pihak yang terlibat dalam rantai penyediaan telur untuk MBG dapat membangun koordinasi dengan baik. Dengan begitu, kebutuhan telur SPPG bisa dipenuhi dari produksi peternak lokal secara maksimal.
Ia menegaskan, DPRD Pati menginginkan agar telur produksi peternak dari berbagai wilayah di Kabupaten Pati mendapatkan kesempatan yang sama untuk masuk dalam penyerapan program MBG.
“Harapan kami, peternak se-Kabupaten Pati bisa terserap semuanya. Jangan sampai kebutuhan telur untuk MBG justru mengambil dari luar Pati sementara peternak lokal masih memiliki produksi yang belum terserap,” tegas Muslihan.
Menurutnya, pemerataan penyerapan tersebut bukan hanya berkaitan dengan penyelesaian persoalan peternak, tetapi juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Pati. Semakin banyak produksi peternak lokal yang terserap, semakin besar pula perputaran ekonomi yang terjadi di daerah.
(ADV)
