Dinamika perekonomian global dan nasional yang bergerak cepat menuntut pemerintah daerah untuk memiliki sistem regulasi yang responsif. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Pati, Yeti Kristianti, berharap momentum pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat menghasilkan sebuah payung hukum yang adaptif.
Yeti menilai, regulasi yang adaptif adalah aturan yang mampu memberikan ruang diskresi yang aman bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian tarif atau pemberian relaksasi pajak saat terjadi situasi darurat ekonomi. Aturan tidak boleh mengunci ruang gerak daerah sehingga menyulitkan masyarakat saat kondisi finansial sedang sulit.
“Ia berharap perubahan perda tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang adaptif, berkeadilan, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Pati,” tutur srikandi parlemen dari Gerindra tersebut mengenai target akhir perubahan regulasi.
Kemampuan beradaptasi ini dinilai Yeti akan menjadi modal penting bagi Kabupaten Pati dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi ke depan. Gerindra akan memastikan bahwa struktur perda yang baru memiliki daya tahan dan relevansi yang tinggi untuk diterapkan dalam jangka waktu yang panjang.
(adv)
