PATI, mbjateng.com – Perbedaan pandangan antara DPRD Pati dan Pemerintah Kabupaten Pati terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Corporate Social Responsibility (CSR) dinilai perlu disikapi secara bijak. Wakil Ketua I DPRD Pati Hardi meminta agar kepentingan dunia usaha dan kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi secara seimbang dalam regulasi yang sedang dibahas.
Menurut Hardi, DPRD memahami alasan pemerintah daerah yang ingin menjaga iklim investasi tetap kondusif. Namun di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan kepastian bahwa keberadaan perusahaan turut memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
“Investasi memang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Tetapi masyarakat juga berhak mendapatkan manfaat dari keberadaan perusahaan melalui program CSR yang terarah,” katanya.
Politikus Gerindra tersebut menilai tarik ulur pembahasan yang terjadi saat ini seharusnya menjadi ruang untuk mencari formulasi terbaik, bukan justru menjadi penghambat lahirnya regulasi yang dibutuhkan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa DPRD pada prinsipnya tidak anti investasi. Justru legislatif ingin menciptakan sistem yang mampu memberikan kepastian bagi semua pihak, baik pemerintah, perusahaan maupun masyarakat.
“Jangan dipertentangkan antara investasi dan CSR. Keduanya bisa berjalan beriringan. Yang dibutuhkan adalah aturan yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak,” ujarnya.
Hardi menambahkan bahwa keberadaan Perda CSR nantinya dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung program pembangunan.
“Perusahaan membutuhkan kepastian aturan, pemerintah membutuhkan dukungan pembangunan, sementara masyarakat membutuhkan manfaat. Karena itu regulasi yang lahir harus mampu menjembatani ketiga kepentingan tersebut,” jelasnya.
Ia berharap pembahasan Raperda CSR dapat segera diselesaikan melalui komunikasi yang intensif antara legislatif dan eksekutif sehingga Kabupaten Pati memiliki regulasi yang mampu mendorong investasi sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.
“Yang terpenting sekarang adalah mencari titik temu. Jangan sampai pembahasan berlarut-larut karena masyarakat menunggu manfaat nyata dari kehadiran dunia usaha di daerah,” pungkas Hardi.
(ADV)
