Masalah koordinasi antarinstansi seringkali menjadi penghambat efektivitas program pemberdayaan di Kabupaten Pati. Sekretaris Komisi B DPRD Pati, Mukit, memberikan perhatian khusus pada isu tumpang tindih program yang sering terjadi di lapangan akibat kurangnya komunikasi lintas sektor.
Mukit menjelaskan bahwa sering kali ditemukan beberapa instansi menjalankan program yang mirip di lokasi yang sama, namun dengan output yang berbeda. Hal ini dinilai sebagai pemborosan sumber daya dan membingungkan masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut.
“Sering kali program yang ada tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga hasilnya kurang maksimal,” ungkap Mukit. Ia mendorong adanya integrasi data antar dinas agar setiap program memiliki sasaran yang unik dan saling melengkapi satu sama lain.
Dengan adanya langkah bersama, Mukit yakin hasil pemberdayaan akan jauh lebih masif. Ia meminta agar forum koordinasi diperkuat, sehingga setiap pemangku kepentingan mengetahui peran masing-masing dalam upaya kolektif memajukan kesejahteraan masyarakat Pati.
(ADV)
