Kolaborasi antara pemikiran akademik dan kebijakan praktis menjadi fokus utama Sekretaris Komisi B DPRD Pati, Mukit. Ia menilai bahwa riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi, seperti yang dipaparkan oleh UNNES, harus menjadi rujukan utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi pemberdayaan masyarakat.
Mukit menyatakan bahwa sinkronisasi antara hasil penelitian dan program pemerintah akan meminimalisir risiko kegagalan program. Dengan pendekatan ilmiah, setiap langkah pemberdayaan akan memiliki landasan data yang kuat, sehingga intervensi yang dilakukan pemerintah menjadi lebih terukur dan efisien.
“Melalui forum seperti ini, kita harapkan ada penyamaan persepsi dan langkah bersama,” ujarnya terkait kegiatan FGD yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Baginya, data dari riset akademik mampu memotret potensi sekaligus hambatan yang mungkin tidak terlihat dalam pantauan administratif biasa.
Legislator dari Komisi B ini berharap forum diskusi semacam ini rutin dilakukan. Sinergi yang kuat antara sektor pendidikan, birokrasi, dan legislatif dipercaya akan melahirkan inovasi-inovasi baru dalam pemberdayaan masyarakat yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
(ADV)
