PATI, mbjateng.com – Dampak kekeringan di Kabupaten Pati tidak hanya dirasakan masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih, tetapi juga mulai memengaruhi sektor pertanian. Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Pati menyusul luas lahan terdampak yang mencapai sekitar 1.700 hektare.
Ketua Komisi B DPRD Pati dari Fraksi PPP, Muslihan, meminta pemerintah daerah melihat persoalan kekeringan secara lebih luas. Menurutnya, kondisi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air berpotensi turut memengaruhi kehidupan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.
“Persoalan kekeringan bukan hanya soal ketersediaan air untuk kebutuhan rumah tangga. Lahan pertanian juga terdampak, sehingga penanganannya harus melihat kondisi yang terjadi di lapangan,” ujar Muslihan.
Saat ini Pemkab Pati tengah mempersiapkan peningkatan status penanganan kekeringan dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Dalam langkah tersebut, sekitar 40 desa yang terdampak direncanakan memperoleh bantuan distribusi air bersih.
Muslihan menilai kebijakan tersebut perlu dilakukan secara berimbang. Di satu sisi, kebutuhan air masyarakat harus dipenuhi, sementara di sisi lain dampak kekeringan terhadap lahan pertanian juga tidak boleh diabaikan.
“Kalau lahan pertanian terdampak, masyarakat juga akan merasakan akibatnya. Karena itu, sektor pertanian perlu menjadi bagian dari perhatian dalam penanganan kekeringan,” katanya.
Selain langkah darurat, Muslihan turut menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur sumber air untuk mengantisipasi persoalan serupa di masa mendatang.
Ia mendukung rencana Pemkab Pati membangun sumur dalam pada 2027 sebagai salah satu upaya menyediakan sumber air yang lebih berkelanjutan bagi wilayah yang rawan kekeringan.
Menurutnya, fasilitas filterisasi air yang juga direncanakan pemerintah daerah perlu ditempatkan berdasarkan kebutuhan serta karakteristik wilayah terdampak. Dengan perencanaan yang tepat, infrastruktur tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
(ADV)
