PATI – Komisi A DPRD Kabupaten Pati berkomitmen mengawal kebutuhan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Keterbatasan anggaran operasional yang dihadapi Disdukcapil dinilai perlu segera mendapatkan perhatian dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).
Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Suharmanto, mengatakan pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu layanan dasar yang harus tetap terjaga kualitasnya. Oleh karena itu, DPRD akan mendorong agar kebutuhan anggaran Disdukcapil menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan APBD Perubahan.
“Kami akan mengawal kebutuhan anggaran Disdukcapil agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Administrasi kependudukan menyangkut kepentingan masyarakat secara langsung sehingga harus mendapat perhatian yang serius,” ujar Suharmanto.
Menurutnya, berbagai layanan seperti penerbitan KTP elektronik, Kartu Keluarga, akta kelahiran, akta kematian, hingga dokumen administrasi kependudukan lainnya harus tetap dapat diakses masyarakat secara cepat dan tanpa hambatan.
Suharmanto menjelaskan, sambil menunggu pembahasan APBD Perubahan, Disdukcapil diharapkan dapat melakukan pengelolaan anggaran secara efektif dengan memprioritaskan kebutuhan operasional yang paling mendesak. Langkah tersebut dinilai penting agar pelayanan publik tetap berjalan hingga adanya penambahan dukungan anggaran.
“Pengelolaan anggaran yang efisien perlu dilakukan, namun di sisi lain pemerintah daerah juga harus segera mencari solusi agar kebutuhan operasional Disdukcapil dapat terpenuhi dan pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.
Ia menambahkan, Komisi A DPRD Pati akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan perangkat terkait untuk memastikan kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan menjadi bagian dari prioritas kebijakan anggaran.
Suharmanto berharap melalui dukungan anggaran yang memadai, Disdukcapil Kabupaten Pati dapat terus memberikan pelayanan yang cepat, mudah, profesional, dan berkualitas kepada seluruh masyarakat. Menurutnya, pelayanan administrasi kependudukan yang optimal merupakan salah satu wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memenuhi hak dasar warga negara.
(ADV)
