Kritik terhadap program yang hanya mengejar target penyerapan anggaran disampaikan secara terbuka oleh Sekretaris Komisi B DPRD Pati, Mukit. Ia menuntut agar pemerintah daerah mengubah pola pikir dari sekadar menjalankan kewajiban formalitas menjadi pencapaian dampak yang nyata bagi masyarakat.
Ia menilai indikator keberhasilan program jangan hanya dilihat dari terlaksananya sebuah acara atau pelatihan, tetapi dari perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setelah program tersebut selesai. Pemberdayaan sejati, menurut Mukit, adalah ketika masyarakat mampu berdiri sendiri tanpa ketergantungan terus-menerus pada bantuan pemerintah.
“Program pemberdayaan tidak boleh sekadar formalitas. Harus berbasis data dan kebutuhan masyarakat agar benar-benar memberikan dampak yang nyata,” tegas Mukit dalam diskusi bersama tim peneliti dari UNNES. Ia ingin melihat adanya peningkatan keterampilan dan pendapatan warga sebagai hasil akhir.
DPRD Pati akan terus mendorong evaluasi pasca-program secara ketat. Mukit berharap ada keberlanjutan (sustainability) dari setiap program pemberdayaan, sehingga apa yang telah diajarkan atau diberikan dapat dikembangkan lebih lanjut oleh masyarakat secara mandiri.
