PATI – Persoalan penyerapan telur dari peternak unggas ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pati dinilai perlu segera dibahas bersama. DPRD Pati mendorong adanya forum yang mempertemukan pengelola SPPG, asosiasi peternak, serta instansi terkait untuk menyamakan persepsi.
Ketua Komisi B DPRD Pati dari Fraksi PPP, Muslihan, mengatakan pertemuan bersama menjadi penting agar pelaksanaan penyerapan telur memiliki mekanisme yang jelas dan tidak menimbulkan perbedaan pemahaman di lapangan.
Menurutnya, DPRD siap mengambil peran untuk memfasilitasi komunikasi antara SPPG dengan peternak. Selain itu, perangkat daerah yang berkaitan dengan persoalan perdagangan dan stabilisasi harga juga perlu dilibatkan.
“Kami mendorong setelah ini DPRD memfasilitasi komunikasi dan pertemuan antara SPPG dengan pihak-pihak terkait, termasuk dari Dinas Perdagangan. Karena persoalan harga ini harus distabilkan,” kata Muslihan.
Ia menuturkan, adanya surat resmi terkait penyerapan telur perlu diikuti dengan pembahasan teknis antarpihak. Hal tersebut diperlukan agar setiap SPPG maupun peternak memahami aturan dan kebutuhan yang sama.
“Kalau kita tidak duduk bersama, nanti kita tidak bisa mengetahui satu sama lainnya. Supaya semuanya clear dan ada keseragaman,” ujarnya.
Muslihan menyebut beberapa hal yang perlu disepakati dalam forum tersebut, mulai dari harga telur, jumlah kebutuhan hingga kapasitas penyerapan pada masing-masing SPPG. Kesepakatan itu diharapkan dapat memberikan kepastian bagi peternak sekaligus menjamin kebutuhan SPPG.
“Harus jelas nanti masing-masing SPPG penyerapannya berapa, harganya berapa, kemudian kebutuhannya berapa. Itu harus dibicarakan bersama,” jelasnya.
Namun, Muslihan mengingatkan agar pembahasan tidak semata-mata berfokus pada persoalan harga. Ia menilai kualitas telur juga harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pasokan untuk kebutuhan SPPG.
“Tidak hanya harga yang menjadi perhatian. Kualitas juga harus diutamakan dan disesuaikan. Jadi nanti semuanya kita dudukkan bersama,” tegasnya.
Dengan adanya pembicaraan lintas pihak, DPRD berharap hubungan antara peternak dan SPPG dapat berjalan lebih terkoordinasi. Kesepakatan mengenai harga, jumlah serapan, serta kualitas diharapkan mampu menciptakan pola kerja sama yang lebih jelas dan berkelanjutan.
(ADV)
