PATI – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muslihan, mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Pati dalam mempercepat digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Namun, ia menegaskan bahwa transformasi digital harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur teknologi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurut Muslihan, penerapan sistem digital tidak cukup hanya menghadirkan aplikasi atau layanan berbasis teknologi. Pemerintah daerah juga harus memastikan aparatur yang mengoperasikan sistem memiliki kemampuan yang memadai sehingga pelayanan publik dapat berjalan cepat, tepat, dan minim kendala.
“Transformasi digital bukan hanya soal mengganti proses manual menjadi elektronik. Yang paling penting adalah memastikan pelayanan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan memberikan kepastian bagi masyarakat,” ujarnya.
Muslihan menilai peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi faktor penting dalam menyukseskan digitalisasi pelayanan pendapatan daerah. Pelatihan dan pendampingan secara berkala diperlukan agar seluruh petugas mampu mengoperasikan sistem baru dengan baik serta mampu memberikan pelayanan yang profesional.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah daerah memastikan infrastruktur pendukung, seperti jaringan internet, server, dan sistem keamanan data, berada dalam kondisi yang andal. Menurutnya, gangguan teknis dapat menghambat pelayanan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital yang sedang dibangun.
“Jangan sampai masyarakat sudah diarahkan menggunakan layanan digital, tetapi sistemnya sering mengalami gangguan. Kesiapan teknologi harus menjadi prioritas agar pelayanan tetap berjalan optimal,” katanya.
Muslihan juga mengingatkan agar platform digital yang dikembangkan memiliki tampilan yang sederhana dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang belum terbiasa menggunakan layanan berbasis internet. Dengan demikian, digitalisasi dapat meningkatkan akses pelayanan tanpa menimbulkan kesenjangan bagi masyarakat.
Ia menambahkan Komisi B DPRD Pati akan terus mengawal implementasi program digitalisasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami berharap digitalisasi menjadi momentum untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Jika SDM, infrastruktur, dan sistem dipersiapkan dengan baik, saya optimistis pelayanan kepada masyarakat akan semakin berkualitas dan pengelolaan PAD juga menjadi lebih optimal,” pungkas Muslihan.
(ADV)
