PATI – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muslihan, mendorong Pemerintah Kabupaten Pati memperkuat penerapan sistem pelayanan berbasis digital dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan transparansi sekaligus memperbaiki efektivitas tata kelola keuangan daerah.
Muslihan menyampaikan hal tersebut saat menanggapi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ia menilai transformasi digital menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat sistem administrasi dan meminimalkan potensi kesalahan maupun penyimpangan dalam proses pemungutan pendapatan daerah.
“Pemanfaatan teknologi harus menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Sistem digital akan memudahkan proses pencatatan, pengawasan, dan pelaporan sehingga pengelolaan PAD menjadi lebih efektif,” ujar Muslihan.
Menurutnya, sistem yang terintegrasi memungkinkan setiap transaksi tercatat secara otomatis sehingga proses pengawasan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Selain memperkuat akuntabilitas, digitalisasi juga dinilai mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pembayaran pajak maupun retribusi daerah.
Muslihan menambahkan, peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada penyesuaian tarif, tetapi juga pada kemampuan pemerintah mengoptimalkan sistem pengelolaan yang efisien dan terbuka. Dengan tata kelola yang baik, potensi penerimaan daerah dapat dimaksimalkan tanpa menambah beban masyarakat.
“Optimalisasi PAD harus dibangun melalui sistem yang profesional. Ketika proses administrasi semakin tertib dan transparan, kepercayaan masyarakat juga akan meningkat karena mereka dapat melihat bahwa setiap penerimaan daerah dikelola secara bertanggung jawab,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan kompetensi aparatur agar implementasi sistem digital dapat berjalan secara maksimal. Menurutnya, kesiapan SDM menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan transformasi digital di lingkungan pemerintahan.
Muslihan menegaskan Komisi B DPRD Kabupaten Pati akan terus mengawal proses modernisasi pelayanan pendapatan daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Digitalisasi bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi menjadi instrumen untuk membangun pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan dipercaya masyarakat. Jika sistem berjalan dengan baik, pengelolaan PAD akan semakin optimal dan hasilnya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati,” pungkas Muslihan.
(ADV)
