PATI, mbjateng.com — Wakil Ketua I DPRD Pati, Hardi, meminta Pemerintah Kabupaten Pati tidak berhenti pada penanganan medis korban dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Gembong.
Menurut Hardi, keputusan pemerintah menanggung biaya pengobatan merupakan langkah tepat dalam kondisi darurat. Namun, persoalan yang menyebabkan munculnya dugaan keracunan harus diusut secara menyeluruh.
“Biaya pengobatan memang harus diselesaikan karena menyangkut keselamatan masyarakat. Tetapi setelah itu harus dicari penyebabnya. Jangan hanya menyelesaikan akibat tanpa memperbaiki sumber persoalannya,” kata Hardi.
Ia menilai kejadian yang berdampak kepada ratusan penerima manfaat harus menjadi bahan evaluasi serius.
Terlebih, program MBG menyasar anak-anak yang membutuhkan makanan bergizi sekaligus aman untuk dikonsumsi.
Hardi meminta pemerintah bersama Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang mendistribusikan makanan.
“Kalau memang ada kesalahan prosedur, harus diperbaiki. Kalau ada standar yang tidak dipenuhi, harus ditindaklanjuti. Jangan sampai kejadian serupa muncul di tempat lain,” ujarnya.
Ia juga menilai mekanisme pengawasan perlu dibuat lebih kuat agar pemerintah daerah dapat segera mengetahui apabila terdapat persoalan dalam pelaksanaan MBG.
Menurutnya, keselamatan penerima manfaat harus menjadi indikator utama keberhasilan program.
“Jangan hanya menghitung berapa paket yang sudah dibagikan. Yang harus dihitung juga apakah makanan itu aman, tepat waktu dan memenuhi standar,” tegasnya.
(ADV)
