PATI, mbjateng.com – Upaya membangun budaya literasi di tingkat desa dinilai tidak cukup hanya dengan mengandalkan ketersediaan buku. Keberadaan perpustakaan desa juga membutuhkan pengelolaan yang berkelanjutan agar fasilitas tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PKB, Kastomo, mendorong pemerintah desa turut mengambil peran dengan memberikan dukungan anggaran bagi pengembangan perpustakaan di wilayahnya.
Menurut Kastomo, gerakan donasi buku yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pati merupakan langkah positif untuk membangun koleksi awal perpustakaan desa. Namun, setelah buku tersedia, perlu ada upaya lanjutan agar fasilitas tersebut tetap aktif dan berkembang.
“Donasi buku ini sangat bagus sebagai awal. Tetapi keberadaan perpustakaan tentu membutuhkan keberlanjutan. Pemerintah desa juga perlu ikut memberikan dukungan agar bisa dikelola dengan baik,” ujar Kastomo.
Ia menilai perpustakaan desa seharusnya tidak sekadar menjadi fasilitas pelengkap. Lebih dari itu, perpustakaan dapat menjadi ruang publik yang memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh bahan bacaan, informasi, serta pengetahuan.
Karena itu, Kastomo meminta dukungan pembiayaan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing desa. Anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pemeliharaan fasilitas, pengelolaan perpustakaan hingga penambahan koleksi bacaan.
“Jangan sampai buku sudah terkumpul, tetapi kemudian tidak ada biaya untuk merawat maupun menambah koleksi. Perpustakaan harus dijaga supaya tetap hidup dan benar-benar digunakan masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Pati Sukardi menyampaikan bahwa gerakan donasi telah menghimpun sekitar 2.000 buku. Koleksi tersebut diproyeksikan menjadi embrio perpustakaan desa, dengan tahap awal sekitar 200 buku untuk masing-masing desa dan terdiri dari berbagai klasifikasi.
Kastomo berharap capaian tersebut dapat menjadi pijakan untuk membangun ekosistem literasi desa dalam jangka panjang. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pemerintah kabupaten, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat.
Ia menambahkan, sinergi antarpihak perlu terus diperkuat agar perpustakaan desa tidak berhenti pada tahap pengadaan buku. Dengan pengelolaan yang konsisten, fasilitas tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi pusat literasi yang memberikan manfaat nyata bagi warga.
(ADV)
