PATI, mbjateng.com – Penanganan krisis air bersih di Kabupaten Pati akibat kemarau panjang diminta tidak hanya berorientasi pada jumlah bantuan yang disalurkan. DPRD Pati mendorong pemerintah memastikan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan mendapat perhatian lebih dalam pendistribusian air.
Anggota Komisi D DPRD Pati, Suhartini, menyebut anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas hingga keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas menjadi kelompok yang perlu diprioritaskan. Sebab, keterbatasan air dapat berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar, kebersihan, maupun kesehatan mereka.
Menurutnya, keberhasilan penanganan kekeringan tidak cukup diukur dari banyaknya tangki air yang telah dikirim ke wilayah terdampak. Pemerintah juga perlu melihat apakah bantuan tersebut benar-benar diterima warga yang paling membutuhkan.
“Jangan hanya melihat berapa banyak tangki yang sudah dikirim. Kita juga harus memastikan siapa yang paling membutuhkan dan bagaimana kondisi mereka,” ujarnya.
Suhartini menekankan agar mekanisme distribusi air dilakukan berdasarkan pemetaan kondisi masyarakat di masing-masing wilayah. Dengan begitu, warga yang kesulitan memperoleh air secara mandiri tetap dapat terlayani.
Selain persoalan distribusi, ia mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan selama musim kemarau. Keterbatasan air dikhawatirkan membuat sebagian masyarakat mengurangi aktivitas mencuci, membersihkan lingkungan, maupun kebutuhan sanitasi lainnya.
Kondisi tersebut perlu diantisipasi karena dapat meningkatkan risiko munculnya gangguan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang berada dalam kelompok rentan.
Data Pemerintah Kabupaten Pati pada pertengahan September 2026 menunjukkan sekitar 5.054 kepala keluarga atau 17.172 jiwa telah terdampak krisis air bersih akibat kekeringan.
“Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan. Jangan sampai kekurangan air justru memunculkan persoalan kesehatan yang baru,” tegasnya.
Suhartini berharap penanganan krisis air dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, organisasi sosial, komunitas dan masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar distribusi bantuan lebih tepat sasaran, terutama bagi warga yang memiliki keterbatasan dalam mengambil atau memperoleh air secara mandiri.
(ADV)
