PATI, mbjateng.com — Regenerasi dalam partai politik bukan hanya persoalan menghadirkan wajah-wajah baru. Di dalamnya terdapat peluang untuk memperluas ruang partisipasi politik, termasuk bagi kader perempuan.
Anggota DPRD Pati dari Fraksi PKB, Muntamah, menilai penyegaran kepengurusan menjadi momentum untuk memastikan semakin banyak kader perempuan memiliki kesempatan mengambil peran dalam organisasi.
“Regenerasi harus menjadi ruang yang terbuka bagi semua kader. Perempuan juga harus diberi kesempatan untuk tampil, berproses dan mengambil tanggung jawab dalam organisasi,” ujar Muntamah.
Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam politik memiliki arti penting karena banyak persoalan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kehidupan keluarga, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan sosial.
Karena itu, kader perempuan tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai pelengkap dalam struktur partai.
“Perempuan memiliki pengalaman dan sudut pandang yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Ketika perempuan diberi ruang, maka semakin banyak perspektif masyarakat yang bisa dibawa ke dalam politik,” katanya.
Muntamah melihat proses pembentukan kepengurusan baru di 21 kecamatan sebagai kesempatan untuk memperkuat kualitas kader sekaligus memperluas partisipasi politik.
Struktur baru tersebut disiapkan untuk masa bakti 2026–2031 setelah melalui rangkaian proses kaderisasi, termasuk uji kompetensi dan kelayakan bagi calon ketua PAC.
Ia berharap kader perempuan tidak ragu untuk mengambil posisi strategis di tingkat kecamatan maupun dalam struktur yang lebih tinggi.
Menurutnya, keberanian untuk terlibat harus dimulai dari lingkungan organisasi paling dekat.
“Jangan menunggu perempuan dianggap mampu baru diberi kesempatan. Berikan ruang untuk belajar, kemudian kemampuan itu akan tumbuh melalui proses,” jelasnya.
Muntamah menambahkan, regenerasi juga harus menghasilkan kader yang tidak hanya aktif secara organisatoris, tetapi memiliki kepedulian terhadap persoalan warga.
Sebab, baginya, ukuran keberhasilan kader bukan semata-mata posisi yang diperoleh, melainkan sejauh mana keberadaannya memberikan manfaat bagi masyarakat.
(ADV)
